Kebijakan-Daendels

Kebijakan Daendels

Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat menyokong perubahan-perubahan liberal. Beliau juga berangan-angan untuk membetulkan nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan.

Kebijakan-Daendels

Akan tetapi, dalam mengerjakan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sampai-sampai dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang dikenang rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilaksanakan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia ialah sebagai berikut.

Usaha-Usaha Daendels Pada Masa Pemerintahannya

Ada sejumlah usaha-usaha yang dilaksanakan Daensdels yang diantaranya yaitu:

Dengan melakukan tidak sedikit campur tangan dan evolusi dalam tata teknik dan adat istiadat pada kerajaan-kerajaan di Jawa. Bagi memperkuat kedudukannya, Daendels sukses mempengaruhi Mangkunegara II untuk menyusun pasukan (Legiun Mangkunegara) dengan kekuatan selama 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk menolong pasukan Daendels bilamana terjadi perang.

Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan local, seperti ketika terjadi peralihan Raja, serta memberi batas secara ketat dominasi Raja-raja di Nusantara. Pulau Jawa dipecah menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten, yang masing-masing prefektur dibawahi oleh seorang Residen “Prefek” yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara, yang masing-masing Residen membawahi sejumlah Bupati.

Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat cocok dengan peraturan kepegawaian pemerintahan Belanda, mereka mendapat pendapatan dari tanah dan tenaga cocok dengan hukum adat. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping Gubernur Jenderal diajak bubar dan diganti dengan Dewan Penasihat.

Salah seorang penasihatnya yang cakap merupakan Mr. Muntinghe. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya ditetapkan sebagai distrik pemerintahan kolonial.

Bidang Hukum Dan Peradilan

Daendels menyusun 3 jenis pengadilan yaitu pengadilan guna orang Eropa, pengadilan guna orang Pribumi dan pengadilan guna orang Timur Asing. Pengadilan untuk asli ada di masing-masing prefektur dengan Prefek sebagai ketua dan semua bupati sebagai anggota, yang dimana hukum ini diterapkan di distrik kabupaten, sementara di distrik Prefektur laksana Batavia, Semarang dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

Pemberantasan korupsi tanpa padang bulu, tergolong terhadap bangsa Eropa sekalipun, akan namun Daendels sendiri justeru melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah untuk Swasta.

Bidang Militer Dan Pertahanan

Dengan membina jalan antara Anyer-Penarukan, baik sebagai kemudian lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata didaerah Gresik dan Semarang, urusan itu dilaksanakan karena Daendels tidak dapat menginginkan lagi pertolongan dari Eropa dampak blockade Inggris di lautan. Dan membina pangkalan angkatan kaut di Ujung Kulon dan Suarabaya.

Bidang Ekonomi Dan Keuangan

Dengan menyusun Dewan Pengawas Keuangan Negara “Algemene Rekenkaer” dan dilaksanakan pemberantasan korupsi dengan keras.

Mengekuarkan duit kertas.

Memperbaiki gaji pegawai.

Pajak In Natura “Contingenten” dan system penyerahan mesti “Verplichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.

Dengan menyelenggarakan monopoli perniagaan beras.

Mengadakan Prianger Stelsel yaitu kewajiban untuk rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menempatkan tanaman ekspor laksana kopi.

Bidang Sosial

Rakyat dipaksa mengerjakan kerja paksa “rodi” untuk membina jalan Anyer-Panarukan.

Perbudakan tidak dipedulikan berkembang.

Menghapus upacara penghormatan untuk Residen, Sunan atau Sultan.

Dan dengan menciptakan jaringan pos wilayah dengan memakai kuda pos.

Sumber: