Sejarah-Perkembangan-Hak-Asasi-Manusia

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Definisi hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar ini berlaku umum untuk semua orang. Jadi pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada fitrah manusia itu sendiri, yaitu hak yang paling fundamental di bawah aspek kodrati manusia.

 

Sejarah-Perkembangan-Hak-Asasi-Manusia

 

Berikut Ini Telah Kami Kumpulkan Yang Bersumber Dari Laman https://memphisthemusical.com/ Yang Akhirnya Saya Tuliskan Disini.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  • Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah anugrahnya yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya untuk menghormati dan melindungi martabat manusia.
  • Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak milik orang yang diperoleh dan dipersatukan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat dilahirkan.
  • Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang lahir saat lahir dan secara inheren dikaitkan dengan setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat manusiawi, yaitu hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya untuk menjadi suci (Koentjoro Poerbapranoto).

Dari beberapa definisi hak asasi manusia yang terkandung di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Langkah-langkah pembentukan sistem hukum yang diambil oleh bangsa Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

  • Prinsip transparansi; Pasalnya, pembahasan RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden harus terbuka saat menyusun undang-undang agar mendapat masukan dari masyarakat.
  • Peraturan hukum; yaitu kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.
    Prinsip profesionalisme; Dengan kata lain, dalam merumuskan dan menyusun undang-undang, partisipasi dan peran ahli hukum dan non-hukum terkait harus diutamakan agar dapat tersusun undang-undang yang berkualitas.

Selain itu, langkah hukum pemerintah Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

  • UUD NKRI 1945
  • UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya
  • UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di muka umum
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  • UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT
  • UU No. 12 Tahun 2006 tentang UU Kewarganegaraan
  • UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Sejarah perkembangan hak asasi manusia

Karena sejarahnya, maka secara kronologis atau kronologis pengakuan hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

Piagam Magna Charter di Inggris (15 Juni 1215)

Piagam tersebut merupakan bentuk kemenangan rakyat yang diwakili oleh aristokrasi yang duduk di parlemen. Piagam tersebut dengan jelas mendefinisikan hak-hak masyarakat dalam pemerintahan. Sebelum piagam lahir, Raja Inggris John Lockland memerintah secara sewenang-wenang atau mutlak tanpa batas waktu dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Inggris.

Piagam Petisi Hak di Inggris (Th 1628)

Deklarasi hak asasi manusia muncul karena konflik antara Raja dan Parlemen Inggris. Parlemen muncul sebagai pemenang dalam konflik ini. Isi dari Permohonan Hak adalah sebagai berikut:

1). Pajak khusus harus disetujui oleh parlemen

2). Tentara tidak diizinkan menggunakan hukum perang dalam kondisi damai

3). Seseorang tidak dapat ditahan tanpa dakwaan yang masuk akal.

Piagam Deklarasi Kemerdekaan Amerika di Amerika (4 Juli 1776)

Ada Revolusi Amerika yang menuntut kemerdekaan rakyat Amerika dari belenggu penjajah Inggris. Revolusi Rakyat membawa rakyat Amerika menuju kemerdekaan dengan menyatakan bahwa “… Tuhan menciptakan manusia yang setara, dengan Tuhan menganugerahi mereka dengan hak yang sama”. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan.

Piagam Deklarasi Droit de L’Homme dan du Citoyen di Prancis (14 Juli 1789)

Ada Revolusi Prancis berdasarkan slogan Liberte, Egalite dan Faternite (Liberty, Equality and Fraternity). Revolusi berhasil membebaskan rakyat Perancis dari kesewenang-wenangan raja mereka saat itu, yaitu Louis XVI yang dengan perkataannya “le etat es moi”, yang artinya negara saya, Perancis di sebuah negara bernama Rezim Ancie telah membawa rezim yang kejam. Rakyat Prancis juga berhasil membebaskan bangsa dari kehidupan diskriminasi kejam yang jauh dari keadilan.

Piagam Empat Kebebasan di Amerika (Th 1945)

Saat Perang Dunia Kedua terjadi. Saat itu, kejahatan terhadap kemanusiaan ada dimana-mana, terutama di daerah konflik dan koloni. Oleh karena itu, sebelum Kongres 1941, Presiden Amerika Serikat, FD Roosevelt, menyerukan empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu (1) kebebasan berekspresi, (2) kebebasan beragama, (3) kebebasan dari rasa takut, dan (4)) kebebasan dari Kemiskinan.

Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Prancis (10 Desember 1948)

Anggota PBB menyetujui deklarasi piagam tentang hak asasi manusia di seluruh dunia. Meskipun perjanjian ini tidak mengikat, diharapkan semua anggota PBB akan menggunakan 30 pasal Deklarasi sebagai pedoman moral atau memasukkannya ke dalam konstitusi masing-masing.

Jenis hak asasi manusia

Jenis hak asasi manusia yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda pula. Hak asasi manusia terdiri dari dua hak yang paling dasar, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Berdasarkan kedua hak inilah lahir hak asasi manusia.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak untuk hidup.
Franz Magnis Suseno membedakan hak asasi manusia menjadi empat jenis

1). Hak asasi manusia yang negatif atau liberal (hak untuk hidup, integritas fisik, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih pasangan, perlindungan hak milik, hak untuk menjalankan rumah tangga sendiri, kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti hati nurani, hak untuk tidak sewenang-wenang ditahan, asosiasi kebebasan dan asosiasi, kebebasan berpikir, dll.)

2). Hak asasi manusia atau demokrasi yang aktif (hak untuk memiliki wakil dalam pemerintahan, untuk mengontrol pemerintah, untuk menyatakan pendapat, untuk membentuk kebebasan pers, untuk membentuk asosiasi politik)

3). Hak asasi manusia yang positif (hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum, hak atas kewarganegaraan, hak atas keadilan di hadapan hukum, hak negara untuk memproses pelanggaran hak-hak seseorang )

4). Hak sosial manusia (hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas tempat dan jenis pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak atas perlindungan dari pengangguran, hak untuk membentuk serikat pekerja bebas, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam komunitas budaya)

Hukum dasar hak asasi manusia

PANCASILA

1). Perintah Pertama: Hak untuk Menerima Agama

2). Perintah Kedua: Diperlakukan dengan tepat sesuai dengan martabat dan status

3). Perintah ketiga: hak asasi manusia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

4). Perintah Keempat: Hak untuk berkumpul, mengutarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan

5). Perintah kelima: keseimbangan antara hak milik dan fungsi sosial
UUD 1945

1). Pembukaan UUD 1945

Alinia 1: Hak atas Kebebasan

4. Alinia: Negara melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pemilihan perdamaian dunia.
2). Badan (pasal) UUD 1945

BAB XA ** Hak Asasi Manusia

Pasal 28A – Pasal 28J

Catatan: ** (amandemen kedua dari 18 Agustus 2000)

Pasal 28 A.

Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan nyawa mereka

Pasal 28 B.

1). Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya melalui pernikahan yang sah

2). Setiap orang berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C.

1). Setiap orang berhak untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

2). Setiap orang berhak untuk bersama-sama memperjuangkan haknya guna membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28 D.

1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum

2). Setiap orang berhak untuk bekerja dan untuk menerima kompensasi dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja

3). Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan

4). Setiap orang berhak atas kewarganegaraan

Pasal 28 E.

1). Setiap orang dapat mengadopsi dan menyembah agama sesuai dengan agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan memiliki hak untuk kembali.

2). Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan untuk mengekspresikan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Pasal 28 F.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosialnya serta berhak untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi melalui semua saluran yang tersedia.

Pasal 28 G.

1). Setiap orang berhak untuk melindungi diri, keluarga, kehormatan, harga diri dan harta benda yang dikuasainya, serta merasa aman dan terjamin dari ancaman rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak fundamentalnya.

2). Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merugikan martabat manusia dan berhak mendapat suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H.

1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2). Setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk menerima kesempatan dan manfaat yang sama dan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

3). Setiap orang berhak atas tunjangan jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan penuh mereka sebagai orang yang layak

4). Setiap orang berhak memiliki properti pribadi, dan hak tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I.

1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak untuk dituntut secara retrospektif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.

2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut.

3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan zaman dan peradaban.

4). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah

5). Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka penyelenggaraan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J.

1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan yang tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu negara. masyarakat demokratis.

Ketetapan MPR No. XVII / MPR / 1998

Terdiri dari 10 bab dan 44 artikel

Konstitusi

1). UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Terdiri dari 11 bab dan 106 artikel

2). UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Selengkapnya Disini !!!)

Terdiri dari 10 bab dan 51 artikel

3). KEPPRES No. 129 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

4). PP no. 3 Tahun 1998 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM.

5). PP no. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Sanksi Pelanggaran HAM

Instrumen hak asasi manusia internasional

hukum adat
Piagam PBB

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional

1). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

2). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

3). Protokol opsi pertama untuk ICCPR

Contoh upaya penegakan HAM di Indonesia

  • Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  • Pembentukan komisi untuk perlindungan anak
  • Bentuk komisi untuk perlindungan perempuan
  • Pengenalan hukum hak asasi manusia
  • Ada hukuman bagi yang melanggarnya

Lihat Juga: Alight Motion Pro